Dalam perhelatan debat capres kemarin, Prabowo Subianto, kandidat nomor urut 1, menyebutkan Indonesia kehilangan kekayaan negara Rp 1.000 triliun. Bahkan, Prabowo menyebutkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad pernah mengatakan kerugian ini mencapai Rp 7.200 triliun.
Mengenai hal itu, Chatib Basri, Menteri Keuangan, mengaku tidak tahu apa-apa. "Tanya sama Pak Prabowo, jangan sama saya. Saya nggak tahu angka itu," tegasnya di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin (16/6/2014).
Apakah yang dimaksud kebocoran itu adalah dari anggaran negara alias APBN? Chatib pun menolak berkomentar banyak.
"Nggak ada yang bocor anggaran. Jangan tanya saya, saya benar-benar nggak ngerti," ujarnya.
Dalam posisinya saat ini, Chatib mengaku tidak elok jika mengomentari pendapat atau program para capres. "Nanti saja setelah Oktober kalau mau tanya pandangan. Setelah saya tidak jadi menkeu," katanya.
KPK sendiri tidak membantah pernah menyebut angka Rp 7.200 triliun. Menurut Johan Budi SP, Juru Bicara KPK, angka itu memang pernah disebut tetapi bukan sebuah kajian empiris.
"(Statement) yang dikeluarkan itu potensi, belum ada kajian empiris yang menyebut kebocoran anggaran sampai Rp 7.200 triliun itu. Saya lihat ini adalah potensi, analisis Pak Ketua (KPK)," kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/6/2014).
Namun, Johan menambahkan, KPK belum pernah merilis angka tersebut sebagai data resmi. "Tidak pernah ada," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan bahwa pihaknya berjanji mencegah kebocoran kekayaan negara. Hal ini penting setelah KPK menyebutkan dana sebesar Rp 7.200 triliun telah hilang setiap tahunnya.
"Tahun lalu, ketua KPK menyebutkan kebocoran dan kehilangan kekayaan negara 1 tahun sebesar Rp 7.200 triliun. Tim pakar kami menggunakan angka Rp 1.000 triliun, itu sudah fantastis," kata Prabowo dalam ajang debat capres di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014).
Mengenai hal itu, Chatib Basri, Menteri Keuangan, mengaku tidak tahu apa-apa. "Tanya sama Pak Prabowo, jangan sama saya. Saya nggak tahu angka itu," tegasnya di Gedung DPR/MPR/DPD, Jakarta, Senin (16/6/2014).
Apakah yang dimaksud kebocoran itu adalah dari anggaran negara alias APBN? Chatib pun menolak berkomentar banyak.
"Nggak ada yang bocor anggaran. Jangan tanya saya, saya benar-benar nggak ngerti," ujarnya.
Dalam posisinya saat ini, Chatib mengaku tidak elok jika mengomentari pendapat atau program para capres. "Nanti saja setelah Oktober kalau mau tanya pandangan. Setelah saya tidak jadi menkeu," katanya.
KPK sendiri tidak membantah pernah menyebut angka Rp 7.200 triliun. Menurut Johan Budi SP, Juru Bicara KPK, angka itu memang pernah disebut tetapi bukan sebuah kajian empiris.
"(Statement) yang dikeluarkan itu potensi, belum ada kajian empiris yang menyebut kebocoran anggaran sampai Rp 7.200 triliun itu. Saya lihat ini adalah potensi, analisis Pak Ketua (KPK)," kata Johan di Gedung KPK, Jakarta, Senin (16/6/2014).
Namun, Johan menambahkan, KPK belum pernah merilis angka tersebut sebagai data resmi. "Tidak pernah ada," ujarnya.
Sebelumnya, Prabowo menyatakan bahwa pihaknya berjanji mencegah kebocoran kekayaan negara. Hal ini penting setelah KPK menyebutkan dana sebesar Rp 7.200 triliun telah hilang setiap tahunnya.
"Tahun lalu, ketua KPK menyebutkan kebocoran dan kehilangan kekayaan negara 1 tahun sebesar Rp 7.200 triliun. Tim pakar kami menggunakan angka Rp 1.000 triliun, itu sudah fantastis," kata Prabowo dalam ajang debat capres di Hotel Gran Melia, Jakarta, Minggu (15/6/2014).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Terima kasih sudah berkunjung !
Silakan berkomentar dengan kata kata yang baik dan jangan spam