Adakah Sanksi dari SBY untuk Anggota FPD yang Walk Out?

Ketua Umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kecewa dengan keputusan anggota fraksi Partai Demokrat yang walk out saat rapat paripurna UU Pilkada. Setelah mengeluarkan kekecewaan itu, adakah sanksi bagi para anggota DPR tadi?

"Kalau SBY mau serius (dan menyesali sikap Fraksi Demokrat), SBY harus berani mecat semua Demokrat yang walk out. Karena itu membuktikan (kepada rakyat bahwa) bukan dia yang nyuruh (walk out)," ujar tokoh agama Romo Benny Sulistyo di Restoran Tong Tji, Jl Menteng Raya, Jakpus, Minggu (28/9/2014).

"Keseriusannya diuji berani nggak memberhentikan anggota Demokrat yang walk out, kalau berani baru publik percaya sama SBY lagi," imbuhnya.

Direktur Eksekutif Walhi Chalid Muhammad menyangkan sikap FPD tersebut. Kalau saja mereka tidak memilih walk out, Chalid yakin usulan Pilkada via DPRD tidak akan gol.

"Kalau saja Demokrat tidak WO maka opsi ketiganya itu pasti lolos karena kalau voting, menang mutlak terlebih PDIP, Hanura dan PKB sudah meng-endorse setuju. Saat opsi ketiga itu dibuka, mereka WO. Padahal kalau mereka bertahan, maka menang," jelasnya.

Sementara itu aktivis sekaligus pendiri lembaga Lingkar Madani (Lima), Ray Rangkuti, berharap agar Presiden SBY mau menandatangani UU Pilkada. Hal ini dimaksudkan agar seluruh pihak dapat mengajukan gugatan terhadap UU tersebut ke MK lebih mudah.

Ke depan, Ray menyarankan kubu Jokowi-JK tidak menggandeng Demokrat dalam koalisinya

"Ada beberapa (partai) yang secara politik sulit dimasukkan ke koalisi, Demokrat sudah jelas tidak patut," ujarnya.

Tak hanya Demokrat, Ray juga menganggap PAN dan PPP kecil kemungkinan untuk dapat diajak bergabung bersama kubunya yang saat ini beranggotakan Partai NasDem, PKB dan Hanura. Sehingga, baiknya komposisi partai pendukung Jokowi-JK dipertahankan seperti saat ini saja.

"Demokrat tidak masuk, PPP dan PAN juga. Oleh karena itu peta koalisinya seperti ini saja," imbuhnya.

Sementara itu, Partai Golkar dinilai memiliki potensi yang besar untuk menyeberang ke kubu Jokowi-JK. Dengan catatan, jika Ketua Umum partai berlambang pohon beringin itu bukan lagi Aburizal Bakrie (Ical).

"Paling terakhir Golkar dengan catatan ketuanya bukan Aburizal Bakrie. Dengan ketum baru Golkar diajak masuk ke koalisi. PPP, PAN dan Partai Demokrat sudah tidak layak lah," tutup Ray.
Sumber